Senin, 11/06/2012, 15:08 WIB Peningkatan pelayanan kesehatan warga tidak mampu dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan mengubah 1.300 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi Kartu Gakin. Perubahan yang dilakukan selama kurun waktu 2007-2011 itu, membuat 1.300 kepala keluarga (KK) yang semestinya masih harus membayar biaya berobat sebesar 25-50 persen, kini menjadi gratis 100 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, Pemprov DKI akan terus berupaya menangani pasien SKTM dan Kartu Gakin secara maksimal. Pihaknya mencatat, per tanggal 15 Desember 2011, jumlah pasien pemegang Kartu Gakin yang berhasil ditangani sebanyak 271.489 kasus. Sedangkan untuk SKTM, sebanyak 361.869 kasus. Mereka dilayani di 88 rumah sakit milik Pemprov DKI dan rumah sakit swasta yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan.
“Seluruh RS tersebut menandatangani Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan Dinkes DKI Jakarta. Bagi RS yang tidak melayani dengan baik pemegang Kartu Gakin dan SKTM, Dinkes DKI akan memberikan teguran hingga pencabutan IKS. Namun sejauh ini tidak ada pelanggaran terhadap IKS tersebut, ujarnya, Senin (11/6).
Dien juga berharap pelayanan kesehatan bagi pemegang Kartu Gakin terus ditingkatkan dan dikedepankan. Termasuk jika ada, pasien Gakin masuk rumah sakit hari Sabtu atau Minggu, pasien tak perlu lagi terganjal oleh birokrasi sehingga tidak dilayani, hanya karena tak bisa membayar uang muka. Padahal, uang muka masih bisa dibayar pada hari Seninnya.
“Yang penting adalah, pada hari Sabtu atau Minggu itu ada petugas rumah sakit yang melayani pasien Gakin,” tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menegaskan, jangan sampai terjadi lagi orang miskin yang sakit dikalahkan oleh sistem birokrasi. Kebijakan ini sekaligus sebagai instruksi yang harus dijalani oleh seluruh rumah sakit yang telah menandatangani IKS dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. “Ini instruksi yang harus dijalankan oleh pihak rumah sakit,” pinta gubernur.(bj)
